Sejarah Berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 24 Oktober 1945

Sejarah Berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 24 Oktober 1945

Penandatanganan Piagam PBB di San Francisco, 26 Juni 1945.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres berbicara di depan parlemen Jerman dalam pidatonya untuk menandai 75 tahun sejak berdirinya PBB, pada Jumat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) merayakan ulang tahun ke-76 pada hari ini, Minggu. PBB berdiri pada 24 Oktober 1945, sebagai organisasi persatuan negara-negara di dunia untuk menjaga perdamaian setelah Perang Dunia II berakhir.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, nilai-nilai dalam Piagam PBB yang disahkan 76 tahun lalu tidak akan pernah pudar dan kEdaluwarsa. “Nilai-nilai yang telah memberi kekuatan pada Piagam PBB selama 76 tahun, perdamaian, pertumbuhan, hak asasi manusia, dan kesetaraan, tidak akan pernah kadaluwarsa,” kata Guterres, dikutip dari laman resmi PBB. “Pada perayaan Hari PBB, mari kita berpegang teguh pada nilai-nilai ini, dan menjalankannya sesuai dengan amanah, cita-cita, dan harapan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar dia.

Sejarah berdirinya PBB

Tokoh pendiri PBB yaitu Josef Stalin, Franklin D Roosevelt , dan Winston Churchill un.org Tokoh pendiri PBB yaitu Josef Stalin, Franklin D Roosevelt , dan Winston Churchill Mengutip, pembentukan PBB tidak bisa dilepaskan dari organisasi internasional pertama, yakni Liga Bangsa-Bangsa (LBB). LBB atau League of Nations didirikan pada 1919, dan dibubarkan pada 1946, setelah PBB lahir.

PBB berdiri karena LBB kesulitan menghadapi konflik dunia setelah Perang Dunia I. Bahkan, Perang Dunia II tetap terjadi dan tak bisa dihentikan. Menjelang berakhirnya PD II, negara-negara kubu Sekutu sepakat membentuk organisasi global yang menangani urusan antarnegara.

Usulan ini pertama disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill ketika menandatangani Piagam Atlantik pada Agustus 1941. Nama “United Nations” dipilih sebagai simbol perlawanan terhadap negara yang bertentangan dengan kubu Sekutu, yakni Jerman, Italia dan Jepang. Pada 1 Januari 1942, Declaration by United Nations, ditandatangani oleh 26 negara dan berisitujuan perang negara-negara Sekutu. AS, Inggris, dan Uni Soviet atau biasa disebut “Big Three” merancang struktur dan fungsi PBB.

Proses berdirinya PBB

Para pemimpin negara Big Three pendiri PBB (dari kiri ke kanan): Perdana Menteri Inggris WInston Churchill, Presiden Amerika Serikat Franklin D Roosevelt, dan Pemimpin Uni Soviet Josef Stalin dalam Konferensi Yalta yang digelar pada Februari 1945. National Archives and Records Administration Para pemimpin negara Big Three pendiri PBB (dari kiri ke kanan): Perdana Menteri Inggris WInston Churchill, Presiden Amerika Serikat Franklin D Roosevelt, dan Pemimpin Uni Soviet Josef Stalin dalam Konferensi Yalta yang digelar pada Februari 1945.

Perumusan berdirinya PBB mulai berlangsung pada 21 Agustus sampai 7 Oktober 1944. Dalam Konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC, para diplomat tiga negara (AS, Inggris, Uni Soviet) bertemu dengan diplomat China. Negara empat besar atau “Big Four” ini merumuskan tujuan, struktur, dan fungsi PBB.

Kemudian pada Konferensi Yalta, pertemuan Big Three di Krimea pada Februari 1945 melahirkan dasar PBB. Pada pertemuan tersebut, Roosevelt, Churchill, dan pemimpin Uni Soviet, Josef Stalin menyapakati sistem pemungutan suara dalam PBB. Mereka juga menyepakati bahwa PBB akan meneruskan kerja dan mandat LBB. Pada 25 April 1945, perwakilan dari 50 negara hadir dalam Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional di San Francisco.

Mereka yang mengirim perwakilan yakni sembilan negara dari Eropa, 21 dari Amerika, tujuh dari Timur Tengah, dua dari Asia Timur, tiga dari Afrika, dan masing-masing satu dari Ukraina dan Belarusia. Kemudian ada lima dari negara-negara persemakmuran Inggris. Adapun Polandia yang tak mengirim perwakilan, tetap diikutkan sebagai anggota PBB. Perwakilan negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berdikusi soal masalah dunia dan peran PBB. Utamanya soal politik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Mereka juga membahas soal status koloni dan negara jajahan. Begitu juga pertahanan dan dominasi negara-negara adikuasa, dan kesetaraan. Hal-hal ini dituangkan dalam Piagam PBB yang ditandatangani pada 26 Juni 1945 dan diumumkan pada 24 Oktober 1945.

Piagam PBB

Penandatanganan Piagam PBB di San Francisco, 26 Juni 1945.United Nations Penandatanganan Piagam PBB di San Francisco, 26 Juni 1945. Pembukaan dari Piagam PBB menyebut tujuan PBB untuk:

Menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang
Menegaskan keyakinan akan hak asasi manusia
Membangun kondisi di mana keadilan dan kehormatan atas kewajiban yang timbul dari perjanjian dan hukum internasional dapat dipertahankan
Meningkatkan kesejahteraan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas

PBB saat ini

PBB saat ini dipimpin Antonio Guterres, yang merupakan Sekretaris Jenderal ke-9 PBB. Ia mulai menjabat pada 1 Januari 2017. Sementara itu bagian utama dari struktur PBB adalah Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat PBB.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres berbicara di depan parlemen Jerman dalam pidatonya untuk menandai 75 tahun sejak berdirinya PBB. AFP PHOTO/MICHAEL SOHN Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres berbicara di depan parlemen Jerman dalam pidatonya untuk menandai 75 tahun sejak berdirinya PBB, pada Jumat.

Saat ini total negara anggota yang tergabung dalam PBB adalah 193 negara, termasuk Indonesia yang bergabung pada 28 September 1950. Indonesia sempat mundur dari keanggotaan, yaitu pada 20 Januari 1965, namun kembali bergabung pada 19 September 1966.

Pada 28 September 1966, Sidang Umum mencatat keputusan ini dan Presiden mengundang perwakilan Indonesia untuk duduk di Majelis. PBB memiliki kantor besar di Kota New York, dan juga memiliki kantor regional di Jenewa, Wina, dan Nairobi. Bahasa resmi yang digunakan PBB adalah Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol.